Prabowo: Aparat Harus Proporsional, Semua Pihak yang Bikin Kerusuhan Harus Bertanggung Jawab
Prabowo: Aparat Harus Proporsional, Semua Pihak yang Bikin Kerusuhan Harus Bertanggung Jawab
Presiden Prabowo Subianto menegaskan soal pentingnya dua prinsip dalam merespons aksi massa: aparat penegak hukum harus bertindak secara proporsional, dan di saat yang sama, pelaku kerusuhan—bukan demonstran damai—juga wajib diproses hukum. Dalam situasi ketegangan saat demo menuntut penghapusan tunjangan elit, pesan presiden ini memberi arah yang tegas bagi pemerintah dan masyarakat.
Penegasan Prinsip Proporsionalitas & Tanggung Jawab
1. Aparat Harus Tegas tapi Proporsional
Prabowo menegaskan bahwa tindakan aparat keamanan harus berdasarkan instruksi resmi dan tetap proporsional. Ia menyatakan, “Hak berdemokrasi dilindungi asalkan tidak memicu kerusuhan.” Jika terjadi tindakan berlebihan dari aparat, harus ada investigasi dan tindakan hukum sesuai prosedur.
2. Pelaku Kekerasan Harus Diproses Hukum
Demonstrasi damai dijamin konstitusi. Namun jika berubah jadi anarkis—dengan perusakan, pembakaran, mencederai warga—Presiden menegaskan pelaku kejahatan harus ditindak tegas sesuai hukum.
3. Negara Tak Boleh Mentolerir Kejahatan dalam Balutan ‘Demo’
Prabowo menyatakan, “Negara hadir bukan untuk membiarkan kerusuhan, negeri harus hadir secara adil dan tegas.” Ia bahkan mengingatkan bahwa perilaku membahayakan keselamatan dan fasilitas publik bisa dikategorikan sebagai tindakan merongrong negara.
Kaitannya dengan Aksi Massa Terkini & Kebijakan Pemerintah
1. Unjuk Rasa yang Meluas & Dorongan Reformasi Kebijakan
Demo meluas di berbagai kota menyoroti keberatan publik terhadap tuntutan seperti penghapusan tunjangan parlemen dan moratorium kunjungan luar negeri. Tuntutan tersebut kemudian direspons presiden dengan memangkas fasilitas yang dianggap berlebihan.
2. Langkah Tegas terhadap Rusuh, Tetap Hormati Hak Berdemokrasi
Presiden menegakkan bahwa meski menindak tegas perusuh, pemerintah tetap menghormati hak demonstrasi asalkan dilakukan dengan damai. Polisi dan TNI diberi mandat tegas namun terukur.
3. Sinergi TNI-Polri berdasar Arahan Presiden
Instruksi langsung dari Prabowo ke jajaran TNI-Polri memastikan penanganan situasi kerusuhan dilakukan secara terkendali dan profesional—berlandaskan legitimasi negara.
Dampak dan Harapan Politik
1. Restorasi Kepercayaan Publik Melalui Aksi Nyata
Keputusan mencabut fasilitas elit dan memastikan tanggung jawab hukum dijalankan menunjukkan niat pemerintah menyeimbangkan respons terhadap aspirasi publik dengan keamanan nasional.
2. Dialog dan Reformasi Berbasis Prinsip
Penegasan presiden menjadi titik temu antara penegakan hukum dan pemenuh aspirasi masyrakat—tanpa menghalangi ruang demokrasi, tapi tetap menjaga ketertiban umum.
3. Penyadaran Kolektif atas Konsekuensi Kerusuhan
Pemicu kerusuhan bukan hanya aparat berlebihan, tapi juga penyusup kerusuhan dari kelompok tertentu. Pesan presiden menuntut seluruh pihak bertanggung jawab atas tindakannya.
Penutup — Negara Tegas, Rakyat Didengar, Tindak Lanjut Mutlak Dijalankan
Pernyataan Presiden Prabowo menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh melemahkan demokrasi, dan demokrasi tidak boleh jadi pembenaran anarkisme. Implementasi prinsip “proporsionalitas aparat” dan “tanggung jawab pelaku rusuh” harus jadi acuan kebijakan ke depan. Harapannya, reformasi nyata dan dialog konstruktif bisa meredam ketegangan dan memperkuat stabilitas demokrasi kita.