Respon Pemerintah terhadap Demonstrasi Mahasiswa: Antara Dialog dan Represi
Latar Belakang Gelombang Demonstrasi Mahasiswa
Gelombang Demonstrasi Mahasiswa Indonesia kembali turun ke jalan pada September 2025. Demonstrasi ini dipicu oleh berbagai isu, mulai dari kebijakan ekonomi, transparansi pemerintahan, hingga tuntutan reformasi di sektor keamanan. Aksi yang berlangsung di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, mendapat perhatian luas dari publik.
Gerakan mahasiswa dikenal sebagai salah satu kekuatan moral dalam sejarah politik Indonesia. Dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi 1998, mahasiswa selalu tampil sebagai motor penggerak perubahan. Oleh karena itu, setiap kali mereka turun ke jalan, pemerintah merasa perlu memberikan respon serius.
Namun, respon pemerintah kali ini memicu kontroversi. Di satu sisi, ada upaya untuk membuka dialog. Di sisi lain, aparat keamanan terlihat mengambil langkah represif dalam menghadapi massa. Dualisme respon ini menimbulkan perdebatan: apakah pemerintah benar-benar mau mendengar aspirasi mahasiswa, atau hanya ingin menjaga stabilitas dengan cara keras?
Respon Dialogis: Upaya Merangkul Aspirasi
Pemerintah melalui beberapa menteri mencoba meredam ketegangan dengan pendekatan dialogis. Beberapa langkah yang diambil antara lain:
-
Pertemuan dengan perwakilan mahasiswa
Presiden dan sejumlah pejabat tinggi mengundang perwakilan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) untuk duduk bersama membahas tuntutan mereka. -
Pembentukan tim khusus
Pemerintah membentuk tim lintas kementerian untuk menampung aspirasi mahasiswa, terutama terkait isu ekonomi, pendidikan, dan reformasi birokrasi. -
Pernyataan terbuka di media
Beberapa pejabat menyampaikan komitmen untuk memperhatikan tuntutan mahasiswa. Media dijadikan sarana untuk menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup diri terhadap kritik.
Upaya ini mendapat sambutan positif dari sebagian mahasiswa. Mereka menilai langkah dialog sebagai sinyal baik bahwa suara rakyat muda tidak diabaikan. Namun, sebagian lain skeptis, menganggap dialog hanyalah strategi menunda tanpa komitmen nyata.
Respon Represif: Kritik atas Tindakan Aparat
Di sisi lain, aparat keamanan yang diterjunkan untuk mengawal demonstrasi menuai kritik tajam. Dokumentasi yang beredar di media sosial menunjukkan adanya penggunaan kekerasan, gas air mata, hingga penangkapan aktivis mahasiswa.
Kelompok HAM menilai tindakan ini melanggar prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Mereka menuntut aparat lebih humanis dalam menghadapi massa.
Beberapa kasus juga dilaporkan ke Komnas HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Aparat dianggap tidak proporsional dalam menggunakan kekuatan, sehingga justru memperburuk citra pemerintah.
Tindakan represif ini memunculkan persepsi bahwa pemerintah lebih mementingakan stabilitas ketimbang demokrasi. Padahal, demonstrasi mahasiswa merupakan ekspresi sah dalam negara demokratis.
Implikasi Politik Respon Pemerintah
Respon pemerintah terhadap demonstrasi mahasiswa memiliki implikasi politik yang luas.
-
Citra Pemerintahan Prabowo
Jika dianggap represif, citra pemerintahan bisa rusak di mata publik dan internasional. Sebaliknya, jika berhasil mengelola dialog, pemerintah akan dipandang responsif. -
Hubungan dengan generasi muda
Generasi mahasiswa hari ini adalah pemilih potensial pada pemilu mendatang. Cara pemerintah merespon bisa memengaruhi orientasi politik mereka di masa depan. -
Stabilitas politik jangka pendek
Tindakan represif mungkin menenangkan situasi sesaat, tapi berisiko memicu gelombang protes lebih besar di kemudian hari. -
Dinamika internal koalisi
Respon yang tidak tepat bisa menimbulkan perbedaan pandangan di internal koalisi pemerintah, terutama antara kelompok yang pro-dialog dan pro-keamanan ketat.
Pelajaran dari Sejarah Gerakan Mahasiswa
Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa respon pemerintah terhadap gerakan mahasiswa sangat menentukan arah politik bangsa.
-
Tahun 1966, mahasiswa menekan Presiden Soekarno hingga berakhir dengan peralihan kekuasaan ke Soeharto.
-
Tahun 1998, aksi mahasiswa menjadi katalis jatuhnya rezim Orde Baru.
-
Tahun 2019, gelombang demonstrasi mahasiswa berhasil memengaruhi agenda legislasi nasional.
Pola yang sama terlihat di 2025. Pemerintah tidak bisa mengabaikan peran mahasiswa sebagai kekuatan moral. Setiap respon represif justru berisiko mempercepat delegitimasi politik.
Penutup
Respon pemerintah terhadap demonstrasi mahasiswa saat ini berada di persimpangan: apakah memilih jalan dialog yang demokratis atau tetap mengandalkan langkah represif. Publik menanti konsistensi pemerintah dalam menegakkan hak kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.
Jika pemerintah serius mendengarkan mahasiswa, maka langkah dialog bisa membuka ruang reformasi yang lebih luas. Tetapi jika tetap mengedepankan represi, bukan tidak mungkin sejarah akan berulang, di mana mahasiswa kembali menjadi motor perubahan besar dalam politik Indonesia.
Referensi